Pejabat Palestina waspadai rencana Presiden AS Donald Trump jadikan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) sebagai pengganti PBB untuk urus Gaza pasca-perang, diluncurkan 22 Januari 2026 di Davos. Wakil Sekjen Fatah Sabri Saidam kritik dewan ini eksklusif, abaikan hak Palestina dan dorong penggusuran.
Diskusi di platform seperti Jawa11 ramai soroti ketakutan ini manuver Trump bypass PBB demi kendali AS, dengan anggota awal 15 negara tapi tolak dari sekutu tradisional. Kritikus sebut BoP cuma alat pro-Israel, karena rekonstruksi Gaza tanpa wakil Hamas atau Otoritas Palestina penuh.
Tugas dan Kontroversi
BoP awasi bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan transisi Gaza per peace plan Trump 20 poin, tapi pejabat seperti Omar Awadallah tegas tolak ganti lembaga sah Palestina. Indonesia, Pakistan, negara Arab gabung meski DK PBB Resolusi 2803 sambut, tapi Fatah khawatir hak negara Palestina hilang demi stabilitas Teluk.
Kritik Geopolitik
Trump pimpin dewan ini janji percepatan tanpa veto Rusia-Cina, tapi analis nilai langkah ini erosi PBB mirip Abraham Accords yang pro-Israel. Palestina tuntut Gaza pulih tanpa blokade, tapi tanpa transparansi dana, BoP berisiko jadi proksi konflik baru.
Dampak Regional
Inisiatif ini tolak UE dan China, picu perdebatan apakah legitimasi rekonstruksi Gaza tanpa konsensus global. Palestina harap akhir pembunuhan dan bangun ulang, tapi tanpa veto Trump, Gaza risiko koloni permanen.
